PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Jawa
Tengah merupakan salah satu dari 33 provinsi yang ada di Indonesia yang
memiliki banyak potensi baik dari segi budaya maupun dari segi sumber daya
alamnya. Sama halnya dengan provinsi-provinsi lain, Jawa Tengah juga memiliki
leluhur yang menggunakan sebuah kerajaan sebagai simbol atau penanda era nya. Simbol
untuk menandai pergantian pemerintahan dan pergantian generasi lama atau tua ke
generasi baru atau muda
Kerajaan
merupakan simbol pemerintahan pada jaman dahulu kala, Kerajaan biasanya
dipimpin oleh raja yang kuat dan berpendidikan. Sistem Kerajaan ini sudah ada
jaman dahulu kala baik di seluruh dunia pada umumnya maupun di Jawa Tengah pada khusunya. Di Jawa
Tengah banyak berdiri Kerajaan-kerajaan yang kemudian memelopori sistem
pemerintahan feodalisme dan lain-lain.
Raja
sebagai simbol kekuatan dan cerminan masyarakat atau rakyat yang ada di bawah
sistem pemerintahannya. Sistem pemerintahan seorang raja biasanya sesuai dengan
sistem yang dipikir pas untuk diaplikasikan kepada kalangan rakyatnya. Pada
dasarnya secara global, sistem pemerintahan berfungsi untuk menjaga kestabilan
negaranya.
Sistem
Pemerintahan sekarang sudah berkembang pesat, ada 7 sistem pemerintahan di
dunia yang di pakai oleh negara-negara besar. Misalnya saja Monarki konstituante
seperti negara Korea. Demokrasi seperti negara kita Indonesia. Presidensial,
Parlementer, Liberal, dan Komunis pun mengikuti di belakangnya.
1.2 Rumusan Masalah
1. Bagaimana sistem pemerintahan di
negara Indonesia khususnya Jawa Tengah menggunakan kajian strukturalisme?
2. Apa perbedaan antara sistem
peemrintahan di Jawa masa kerajaan dan masa sekarang ?
1.3 Tujuan
1.
Mengetahui sistem pemerintahan di negara
Indonesia khususnya Jawa Tengah menggunakan kajian strukturalisme.
2.
Dapat membedakan antara sistem
pemerintahan Jawa pada masa kerajaan dan masa Sekarang.
PEMBAHASAN
Kerajaan
di Indonesia ada banyak sekali dengan keberagaman kepercayaan dan adat dari
sabang sampai merauke. Menurut kajian saya, melihat dari berbagai sumber
kerajaan merupakan suatu simbol besar dari suatu kebudayaan dalam masyarakat
yang merasa senasib dan sepenanggungan. Kerajaan merupakan suatu cerminan
kehidupan rakyat yang mendiaminya. Semakin kokoh suatu Kerajaan berdiri,
semakin kompak masyarakat yang mendiami kerajaan tersebut. Karena rakyat yang
bahu-membahu untuk membangun kerajaan menjadi suatu kesatuan kokoh pastilah
hidup dengan mengutamakan kebersamaan dan gotong-royong. Kerajaan-kerajaan di pulau Jawa yang akan dikajia
ialah :
1.) Mataram
Kuno
Kerajaan
pertama yang akan saya kaji ialah Mataram Kuno yang memang berdiri sudah lama
pada jaman Hindu-Budha. Mataram Kuno ialah kerajaan yang termasuk ke dalam
kerajaan tertua di pulau Jawa. Mataram Kuno ialah kerajaan yang berdiri pada
era abad ke-8 Masehi di Jawa Tengah. Namun pada abad ke-10 masehi kerajaan ini
berpindah kekuasaan ke Jawa Timur. Kerajaan Mataram Kuno atau bisa disebut pula kerajaan Medang. Karena
sistem pemerintahan yang kemudian dipindahkan dari Jawa Tengah menuju Jawa
Timur dikarenakan adanya perang dan perebutan kekuasaan
Sejak awal birokrasi yang berjalan dalam kerajaan ini ialah
hierarkhi, dimana pembagian kekuasaan dibagi secara vertikal. Dalam sistem
pemerintahan ini terdapat beberapa tingkatan dimana seorang raja yang memimpin kerajaan
memiliki posisi tertinggi. Dalam kerajaan ini, Raja merupakan pemimpin
tertinggi Kerajaan Medang. Sanjaya sebagai raja pertama memakai gelar Ratu. Pada zaman itu
istilah Ratu belum identik dengan kaum perempuan. Gelar ini setara
dengan Datu yang berarti "pemimpin". Keduanya merupakan gelar
asli Indonesia.
Ketika Rakai Panangkaran dari Wangsa
Sailendra berkuasa, gelar Ratu dihapusnya dan diganti dengan
gelar Sri Maharaja. Kasus yang sama terjadi pada Kerajaan Sriwijaya di mana raja-rajanya semula
bergelar Dapunta Hyang, dan setelah dikuasai Wangsa Sailendra juga
berubah menjadi Sri Maharaja. Pemakaian gelar Sri Maharaja di Kerajaan
Medang tetap dilestarikan oleh Rakai Pikatan
meskipun Wangsa Sanjaya berkuasa kembali. Hal ini dapat
dilihat dalam daftar raja-raja versi Prasasti Mantyasih yang menyebutkan hanya
Sanjaya yang bergelar Sang Ratu.
Jabatan tertinggi sesudah raja ialah Rakryan Mahamantri i Hino
atau kadang ditulis Rakryan Mapatih Hino. Jabatan ini dipegang oleh
putra atau saudara raja yang memiliki peluang untuk naik takhta selanjutnya.
Misalnya, Mpu Sindok
merupakan Mapatih Hino pada masa pemerintahan Dyah Wawa.
Jabatan Rakryan Mapatih Hino pada zaman ini berbeda dengan Rakryan
Mapatih pada zaman Majapahit. Patih zaman Majapahit setara dengan perdana
menteri namun tidak berhak untuk naik takhta.
Jabatan sesudah Mahamantri i Hino secara berturut-turut
adalah Mahamantri i Halu dan Mahamantri i Sirikan. Pada zaman
Majapahit jabatan-jabatan ini masih ada namun hanya sekadar gelar kehormatan
saja. Pada zaman Wangsa Isana berkuasa masih ditambah lagi
dengan jabatan Mahamantri Wka dan Mahamantri Bawang. Jabatan
tertinggi di Medang selanjutnya ialah Rakryan Kanuruhan sebagai
pelaksana perintah raja. Mungkin semacam perdana menteri pada zaman sekarang
atau setara dengan Rakryan Mapatih pada zaman Majapahit. Jabatan Rakryan
Kanuruhan pada zaman Majapahit memang masih ada, namun kiranya setara
dengan menteri dalam negeri pada zaman sekarang.
Dalam Sistem pemerintahannya, Kerajaan Mataram Kuno atau biasa
disebut pula kerajaan Medang, juga memberlakukan sistem perkawinan politik
untuk dijadikan unsur penting di dalamnya. Kerajaan Mataram Kuno juga menjalin
kerja sama yang baik antar kerajaan-kerajaan yang ada di sekitar Mataram Kuno.
Sistem ini sudah tidak asing sebenarnya di telinga kita, Struktural sistem
pemerintahan yang sudah sangat rapi dan sudah sangat dipilah-pilah dalam
berpolitik sangat mirip dengan sistem pemerintahan kita sekarang di era
globalisasi ini. Kehati-hatian pemerintah tertinggi atau raja dalam menjalankan
misi politik negaranya juga sangat terlihat dengan kebijakan pemindahan
kekuasaan ke Jawa Timur pada abad ke-7 masehi. Dia tidak ingin mengorbankan
darah lebih banyak lagi, dan Dia ingin meneruskan trah dinastinya agar
kerajaannya tetap dapat melanjutkan tahta nya.
Kehidupan perekonomian
kerajaan Mataram Kuno sudah terstruktur lumayan baik, dilihat dari rakyatnya
yang sebagian besar sebagai petani, peternak, pedagang, dan pengrajin, maka rakyat
kerajaan Medang. Barang-barang yang diperdagangkan oleh rakyat Medang kapur
barus, rempah-rempah, gading, dan emas. Kehidupan social dan ekonomi rakyat
tersebut sudah baik karena rakyat Medang atau Mataram Kuno ternyata sudah
pandai dalam mengorganisasikan perdagangan hingga keluar negeri, menjadikan
pajak orang asing yang bermukim di Mataram juga lebih mahal dibandingkan dengan
masyarakat pribumi lainnya.
Dilihat dari sistem
pemerintahan yang berlaku di dalam kerajaan Mataram Kuno atau yang biasa
disebut dengan kerajaan Medang bahwa salah satu bentuk bukti strukturalisme
budaya di era kerajaan Mataram Kuno sudah mencakup 4 ciri inti dalam pendekatan
kebudayaan yaitu bagian dalam menjelaskan bagian luar (depth explain surface),
bagian dalam merupakan bagian yang terstruktur (depth is structure), analitikus
bersifat objektif (the analyst is objective), dan kebudayaan itu di luar
manusia (beyond humanism). Inti dari semua ciri di atas menurut para pakar
strukturalisme yaitu kehidupan social dan sistem ketatanegaraan hanya terlihat
dari luar begitu semrawut (chaotic) dan ribet. Namun di bawah level
kejadian-kejadian yang membingungkan dan unik tersebut terdapat suatu mekanisme
yang generatif. Oleh karena itu, untuk memahami apa yang terjadi di permukaan,
maka level yang lebih dalam harus dilihat juga.
Penjelasan kedua adalah
bahwa selain bagian yang lebih dalam yang mampu menghasilkan
mekanisme-mekanisme tersebut memang ada dan sangat bepengaruh, bagian dalam
tersebut juga teratur dan berpola. Jika tidak ada satu bagian, tidak mungkin
budaya dan sistem pemerintahan itu berdiri sendiri. Dalam kajian strukturalisme
ini, sedikit banyak menekankan bahwa hasil kebudayaan, social-ekonomi
masyarakat, dan sistem pemerintahan dalam sebuah kerajaan Mataram Kuno atau
yang biasa disebut dengan kerajaan Medang ialah saling berkaitan satu sama lain
dan saling berkesinambungan.
Sudah dipaparkan dari awal
bahwa sebuah kerajaan besar akan terbentuk jika rakyat dan masyarakatnya turut
serta andil dan tidak acuh terhadap struktur pemerintahannya. Begitu juga
sebaliknya, pemerintah dengan semua sustemnya harus senantiasa berjalan sesuai
dengan kebutuhan rakyat yang hidup di dalamnya. Apa saja yang di butuhkan oleh
rakyatnya hendaknya dapat terpenuhi dengan adanya sistem pemerintahan yang
baik. Itu akan mewujudkan strukturalisme budaya yang baik.
2.) Sekarang
(Era Reformasi)
Selepas kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, pemerintah
menata ulang kembali tatanan pemerintahan di Indonesia. Pemerintah pusat
kemudian membagi Indonesia kedalam 8 wilayah besar tanpa adanya kerajaan yang
berdiri sendiri-sendiri. Sistem pemerintahan yang diambil oleh presiden
Soekarno kala itu ialah sistem pemerintahan yang disebut orde lama dengan
menempatkan perdana mentri di tiap-tiap wilayahnya. Setelah Indonesia berganti
pemimpin dari Soekarno ke Soeharto, maka sistem pemerintahan baru dicetuskan
oleh beliau.
Ideologi yang berdasar pada pancasila sebagai dasar
negara kemudian dijadikan refleksi untuk menjadikan sistem pemerintahan orde
lama sebagai sistem pemerintahan Indonesia. Sistem pemerintahan ini merupakan
sistem pemerintahan yang benar-benar
total merubah sistem pemerintahan orde lama semasa Soekarno. Segala
penyimpangan-penyimpangan yang ada pada masa orde lama, benar-benar dibenahi
dan ditiadakan dalam masa pemerintahan orde baru. Namun sayangnya, masa orde
baru juga diwarnai dengan praktik korupsi yang merajalela dimana-mana.
Orde baru yang berlangsung dari tahun 1956 hingga
1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meskipun
hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi. Selain itu, kesenjangan
antara rakyat kaya dan miskin juga makin lebar saja.
Setelah masa orde baru selesai, maka dimulailah masa
reformasi di bawah pimpinan B.J Habibie, Pemerintahan beliaulah yang merupakan
pemerintahan transisi. Pelaksanaan demokrasi pada Orde baru terjadi selain
karena moral penguasanya juga memang terdapat berbagai kelemahan dalam pasal
UUD 1945. Oleh karena itu, selain melakukan reformasi dalam bidang politik juga
diperlukan amandemen UUD 1945.
Era reformasi ditandai dengan ketidak stabilan yang
luar biasa disegala bidang di Negara Indonesia. Ketidakstabilan ini berawal
dari krisis moneter yang terjadi sejumlah negara kawasan Asia Tenggara yang
merembet ke Indonesia. Pada keadaan itulah terjadi ketidak puasan yang luar
biasa di kalangan masyarakat luas akan pemerintahan yang ada kala itu. Saat itu
terjadi pemberontakan luar biasa, demonstrasi luar biasa yang diprakarsai oleh
mahasiswa-mahasiswa se-Indonesia.
Dalam sistem pemerintahannya sekarang, Indonesia masih
menggunakan sistem pemerintahan reformasi. Ideologi yang dipakai oleh Indonesia
ialah demokrasi. Semua rakyat bebas berpendapat. Status presiden sebagai
seorang pemimpin tertinggi merupaan fasilitator yang siap mendengarkan aspirasi
rakyatnya.
Sama seperti sistem pemerintahan kerajaan Mataram
Kuno, sistem pemerintahan reformasi di Indonesia juga memiliki jabatan di bawah
presiden. Jabatan di bawah presiden yakni Wakil presiden, wakil presiden
berfungsi untuk menggantikan posisi dan tugas presiden jika presiden sedang
tidak ada di tempat atau sedang tidak bisa menjalankan tugasnya. Wakil presiden
juga bertugas untuk menerima aspirasi rakyat sama seperti presiden. Wakil
presiden merupakan orang terpenting ke- 2 di negara setelah presiden.
Jabatan setelah wakil presiden yaitu menteri. Menteri
sesuai dengan departemen yang dia bawahi. Dalam sistem pemerintahan Indonesia
terdapat banyak menteri yang membawahi departemen ahlinya.
Dalam
strukturalisme, dimana sistem pemerintahan yang ruwet dan semrawut. Tapi
sebenarnya terdapat urutan yang terstruktur dan rapih. Karena seluruh sistem pemerintahan
yang ada di Indonesia sebenarnya sudah dipikir secara masak-masak. Dalam
strukturalisme budaya ini, sama seperti di kerajaan Mataram Kuno diatas, bahwa
selain bagian yang lebih dalam yang mampu menghasilkan mekanisme-mekanisme
tersebut memang ada dan sangat bepengaruh, bagian dalam tersebut juga teratur
dan berpola. Jika tidak ada satu bagian, tidak mungkin budaya dan sistem
pemerintahan itu berdiri sendiri.
Indonesia sudah menunjukan
kebesarannya sebagai suatu bangsa yang mengoptimalkan sistem pemerintahan untuk
menyamankan rakyatnya dan mencoba tetap mendengarkan aspirasi rakyat dengan
ideologi demokrasi yang berlaku di Indonesia.
KESIMPULAN
Kritik
Sebagai suatu negara yang
besar, pemerintah Indonesia seharusnya menggunakan sistem pemerintahan sesuai
dengan tempat dan komposisinya. Jika pemerintah sudah menetapkan sistem dan
UUD, maka seharusnya pemerintah juga seharusnya menjalankan sistem sama dengan
rakyat yang mencoba mematuhi sistem. Tidak malahan mengingkari sistem dan melanggar
sistem yang telah mereka buat sendiri.
Saran
Strukturalisme pemerintahan
yang ada sekarang yaitu reformasi, dalam pemerintahan reformasi sistem
pemerintahan sudah membenarkan sistem yang dianggap kurang sempurna dengan terus
melakukan perubahan dari masa orde lama, orde baru, hingga reformasi. Untuk
sistem pemerintahan reformasi, walaupun sudah merupakan masa transisi, tapi
semoga saja ke depannya pemerintah lebih dapat mengatasi segala krisis yang ada
di depan mata, baik moneter, BBM, dan krisis kepercayaan yang marak masa kini.
Strukturalisme pemerintahan
yang berbeda ada di pemerintahan mataram kuno, sistem pemerintahan seadanya
yang sudah di plot melalui trah raja sangat membantu saat sistem pembagian
kekuasaan. Namun sayangnya, sistem kerajaan monarki seperti yang berlaku pada
kerajaan mataram kuno, belum bisa menerima aspirasi rakyat dan belum bisa
terbuka sepenuhnya, karena demokrasi atau kemerdekaan mengutarakan pendapat
dari rakyat tidak bisa langsung di dengar oleh sag raja.Sehingga alangkah
baiknya jika seorang raja tetap berbagi dengar dengan par arakyatnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar